Jakarta - Belum juga selesai urusan larangan
penggunaan BBM bersubsidi, bahkan jauh sebelumnya, pemerintah sudah
berencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor.
Mengetahui
kondisi tersebut, tentunya membuat para pelaku industri otomotif
nasional menjadi pesimis untuk bisa lebih bebas mengembangkan dirinya.
Presiden
Direktur PT Indomobil Sukses Internasional, GUnadi Shinduwinata bahkan
mengatakan, semua kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak kendaraan
dianggap
kontra-produktif.
"Kita pelaku industri jadi bingung,
disatu sisi dituntut agar bisa bersaing di tengah-tengah free trade,
tapi di sisi lain ditimpa dengan pajak yang tinggi," ujarnya ketika
ditemui detikOto, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (1/6/2010).
Seharusnya,
sebelum gerbang free trade dibuka, pemerintah mau memberikan kesempatan
industri otomotif nasional berkembang dan mematangkan kompetensinya.
"Minimal,
volume produksi bisa meningkat, jangan malah dibebankan dengan pajak
tinggi," ujarnya.
Semua rencana kenaikan pajak tersebut, pasti
akan berpengaruh terhadap harga jual akhir kepada konsumen. Meeskipun
bisa saja ongkos produksi tidak naik, tapi
karena pajak, harga jual
melonjak.
"Karena kan kita yang ditugaskan menarik pajak langsung
dari konsumen melalui harga jual kendaraan," papar Gunadi.
Dengan
naiknya harga jual, otomatis daya beli masyarakat berkurang, dan akan
lebih memilih kendaraan luar negeri yang harganya lebih terjangkau,
sehingga
ujung-ujungnya industri otomotif nasional menjadi
terseok-seok.
( bgj / ddn )
