MOBIL KITA

Pemerintah berencana untuk memproduksi
mobil murah bernama 'Mobil KITA' seharga Rp 30-40
juta per unit. Rencananya akan diproduksi 2 juta unit
mobil murah hingga 2020 nanti. Deputi Menko
Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra
Irawadi, menyatakan mobil murah tersebut ada 2 jenis yaitu
mobil kluster IV dan mobil low cost. Untuk mobil kluster IV,
harganya sekitar Rp 30-40 juta per unit, sedangkan harga
mobil low cost akan dijual dengan kisaran Rp 80 juta per unit.
"Kalau yang kluster IV itu Rp 30-40 juta, yang low cost Rp 80
jutaan," ujarnya dalam diskusi dengan wartawan di Kantornya,
Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (4/5/2011). Menurut
Edy, produksi mobil murah tersebut diusahakan untuk
meningkatan industri otomotif di dalam negeri. "Supaya turn
over policy lebih cepat, jadi jangan ditahan demand itu,"
ungkapnya. Edy menegaskan mobil murah tersebut tidak akan
meningkatkan penggunaan premium yang rencananya akan
dibatasi konsumsinya. Pasalnya, untuk mobil low cost
menggunakan bahan bakar gas. Namun, meskipun mobil
kluster IV menggunakan BBM, Edy yakin mobil-mobil lama bisa
ditekan penggunaannya dengan pemberlakuan pajak progresif
untuk kendaraan. "Kita kan ada fiscal policy, makin tua makin
mahal pajaknya, pajak progresif dan ada policy rangsangan,
misalnya ada daerah yang mau narik mobil lama, maka akan
nol persen pajaknya," tukas Edy. Mobil murah ini akan menjadi
mobil nasional karena penggunaan komposisi bahan baku
lokalnya lebih banyak. "Ini nanti namanya Mobil KITA kan
sudah ada Minyakita," ungkapnya. Penggunaan bahan baku
lokal ini yang menyebabkan harga mobil ini sangat murah.
Karena selama ini mobil impor yang digunakan masyarakat
Indonesia memiliki biaya yang besar karena beban negara
pengekspor dilimpahkan ke negara-negara pengimpor mobil
tersebut, termasuk Indonesia. "Borosnya itu karena, beban
ekonomi negaranya itu banyak ke kita. Padahal bahan baku
lokal naik, tenaga kerja menurun. Lalu ada biaya administratif,
itu yang bikin mahal. Makanya, kita harus menggunakan bahan
dari negara yang telah ada perjanjian 0 persen untuk bea
masuk," ujarnya. (www.detik.com/Rabu 04 Mei 2011)